Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 Issue 2 - February 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Legal Implications of Not Performing Roya Fiduciary Guarantee by the Creditor ]]>
<![CDATA[Kanishka Bhuller]]>;
<![CDATA[Tan Kamello]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Yefrizawati Yefrizawati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.128
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and analyze the obstacles of the creditor not doing roya fiduciary when the debtor's debt is paid off, legal protection to the debtor if the creditor does not do roya fiduciary guarantee and the legal implications of not doing roya fiduciary at PT Verena Multi Finance Medan City. This type of research is normative juridical legal research, the nature of the research is descriptive analysis, the techniques used are library research and field research. The results of the study state that the obstacles of creditors in carrying out fiduciary security roya are constraints on the removal system and constraints on legal arrangements. Legal protection to the debtor if the creditor does not make a fiduciary guarantee roya is stated in Article 25 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law that upon the abolition of the fiduciary guarantee the fiduciary recipient notifies the Fiduciary Registration Office of the abolition of the fiduciary guarantee by attaching a statement regarding the abolition of debt. The legal implication of not doing fiduciary roya at PT Verena Multi Finance Medan City is that the object of fiduciary guarantee that has not been royaed cannot be used as collateral if the object of the guarantee is to be re-guaranteed as an object of fiduciary guarantee, then the object must be royaed first.]]>
<![CDATA[Elements of Good Faith in Trademark Registration Under Indonesian Law: (Case Study of Supreme Court Decision No. 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022) ]]>
<![CDATA[Diana Putri Zalukhu]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.129
<![CDATA[The purpose of this study is to determine and analyze the legal certainty of the element of good faith as the protection of the implementation of trademark registration in Indonesia, the legal implications of the registration of a trademark that is canceled because it does not meet the elements of good faith in Indonesia; and legal considerations of judges in deciding cases in the Supreme Court decision number 781 K/PDT.SUS-HKI/2022 in providing legal certainty for trademark owners who register their trademarks in good faith. This type of research is normative research and descriptive analysis. This research uses library data collection techniques and is done by collecting and reviewing secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed with qualitative methods. The results of the study concluded that the strength of the element of good faith as the protection of the implementation of trademark registration in Indonesia can be said to still not be able to provide protection and legal certainty mascimal. The legal implications of the registration of a trademark that is canceled because it does not meet the elements of good faith in Indonesia is the cancellation and removal of trademarks by the Minister. Legal considerations of judges in deciding the case in the Supreme Court decision number 781K/Pdt.Sus-HKI/2022 in providing legal certainty for trademark owners who register their trademarks in good faith is wrong. The panel of judges should not use Article 21 paragraph (1) items b and c, but rather use Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016 as the basis for legal considerations in deciding the case.]]>
<![CDATA[Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Indri Laras Sundari]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.130
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap kawasan sempadan pantai; bagaimana status penguasaan tanah di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang dikuasai oleh masyarakat; dan perlindungan hukum masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang meliput bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field reaserch) di Gampong Ujong Blang Lhokseumawe. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan kawasan sempadan pantai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dalam konteks nasional. Sedangkan dalam peraturan daerah, sempadan pantai telah di atur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe. Status penguasaan tanah yang ada di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang dikuasai oleh masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat menguasai sempadan pantai tanpa status hak dan masyarakat menguasai sempadan pantai dengan memiliki bukti hak berupa sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masyarakat dikeluarkan ketika tanah milik masyarakat belum menjadi sempadan pantai. Pemerintah melindungi hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir dan laut secara aman dan terbebas dari gangguan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat pesisir.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khairin Ulyani Tarigan]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.131
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep Regional Comprehensive Economic Partnership kaitannya dengan perdagangan internasional, dan implikasi hukum Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui peningkatan sektor investasi sebagaimana merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan sebelum ditandatanganinya RCEP menunjukkan bahwa Indonesia telah siap lebih awal untuk mewujudkan tujuan peningkatan investasi tersebut dengan mengakomodir aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam sebuah undang-undang. Dengan demikian pemerintah hanya perlu menjalankan komitmen yang sudah disepakati dalam RCEP dengan didukung regulasi yang telah ada sebelumnya tentang perdagangan internasional dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Warga Negara Asing yang Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri ]]>
<![CDATA[Ricky Ricky]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.132
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan orang pribadi warga negara asing dapat menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dikenakan pajak penghasilan dari penghasilan yang berasal dari indonesia; perlindungan hukum bagi warga negara asing sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah memperoleh surat persetujuan atas permohonan pengenaan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari indonesia yang dikenakan pajak berdasarkan prinsip worldwide income; dan pemenuhan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi warga negara asing yang menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didukung data primer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa warga negara asing orang pribadi dapat menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dikenakan pajak penghasilan di indonesia saja merupakan tax policy pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, investasi asing dan teknologi, dan memberikan kepastian hukum agar tenaga kerja asing yang memiliki keahlian berminat untuk tinggal dan membagikan kemampuan kepada sumber daya manusia indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi warga negara asing adalah dapat mengajukan keberatan kepada direktorat jenderal pajak atau kantor pajak tempatnya terdaftar. Pengenaan pajak penghasilan warga negara asing wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak sesuai dengan prinsip keadilan horizontal dan vertikal dalam perpajakan karena warga negara indonesia sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomi atau penghasilan yang sama dikenai pajak penghasilan orang pribadi yang lebih tinggi dibandingkan warga negara asing.]]>
<![CDATA[Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya dengan Asas Presumption of Innocent dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ronald Fredy Christian Sipayung]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.133
<![CDATA[Kode Etik Wartawan Indonesia mengatur bahwa wartawan diharuskan untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Akan tetapi dalam praktik pemberitaan perkara pidana, wartawan tidak sepenuhnya menghormati asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat dicontohkan pada pemberitaan kasus Jessica Kumala Wongso. Selain itu, sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus untuk wartawan selain pada kode etik, jika muncul sebuah pelanggaran penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Permasalahan muncul ketika wartawan banyak dikriminalisasi dengan Pasal 310 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dari tulisan ini untuk menemukan asas yang seharusnya digunakan wartawan sebagai landasan untuk mempublikasikan perkara pidana dan implikasi hukum apabila publikasi perkara pidana oleh wartawan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa secara teori dan praktik, wartawan menerapkan hal yang berbeda dalam melakukan pemberitaan perkara pidana. Asas yang digunakan wartawan dalam melakukan pemberitaan perkara pidana yaitu asas praduga bersalah. Sebagai akibat penggunaan asas praduga bersalah, wartawan seringkali dianggap melakukan penghinaan/pencemaran dan menjadikan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai jalan terakhir bagi wartawan yang melakukan penghinaan/pencemaran. Sebagai perwujudan keadilan restoratif, diajukan sebuah konsep mediasi penal bagi wartawan yang melakukan penghinaan/pencemaran.]]>
<![CDATA[Kajian Filsafat Ilmu Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Ronny Nicolas Sidabutar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.134
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian kasus kejahatan narkoba pada tahap penyidikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan untuk menyelesaikan kasus kejahatan narkoba melalui sarana keadilan restoratif. Menggunakan penelitian hukum preskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum, pendekatan analisis konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian kasus kejahatan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan meliputi: penetapan kasus, penyiapan laporan ke polisi, penetapan penyidikan, protokol pemeriksaan saksi, urinalisis, kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada Kapolda/ Kapolres, dan penyidik melakukan administrasi penyidikan (permohonan penilaian, penetapan barang bukti, penetapan persetujuan penyitaan, tata cara pemeriksaan tersangka), evaluasi, Koordinasi dengan Balai POM, Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kapolda/ Kapolres, Judul Perkara (Surat Perintah Mengakhiri Penyidikan). Pertimbangan bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan antara lain tersangka bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membasmi peredaran narkoba.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan ]]>
<![CDATA[Floraulina Theadora Tarigan]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.135
<![CDATA[BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi dan hukum berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, melalui badan usaha seperti PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) yang mengalami masalah hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan dengan menggunakan anggaran dari perusahaan itu sendiri. Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: PER-05/MBU/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak pengadaan barang/jasa di BUMN yang menggunakan anggaran BUMN dikenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa melihat terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pejabat di bawah direksi BUMN. Pada prinsinya Pejabat yang bertanggungjawab di BUMN adalah direksi. Kenyataannya banyak pejabat dibawah direksi BUMN yang terjerat pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan doktrin pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini bukanlah menjadikan suatu bentuk perlindungan bagi pejabat di bawah direksi tersebut. Namun untuk menentukan pejabat di bawah direksi tersebut bersalah atau tidak hendaklah dilakukan pembuktian dari prinsip business judgement rules apakah ada itikad baik dalam pengelolaan BUMN tersebut.]]>
<![CDATA[Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Edy Suranta Tarigan]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.136
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan tentang unsur kerugian keuangan negara perlu dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi; badan yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi; dan eksistensi kewenangan jaksa dalam menentukan unsur kerugian negara sebagai pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara dibuktikan karena dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan delik materil dalam putusan MK No. 25/PUU/XIV/2016, sesuai unsur dari delik materil ini akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menjadi dasar membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi Dan tidak lepasnya asas kaulitas yaitu sebab dan akibat kerugian negara ini harus dibuktikan, Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku berdasarkan UUD 1945 ialah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan menurut Sema No. 4 tahun 2016 adalah BPK dapat berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Hasil perhitungan dalam putusan ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa, tanpa menghadirkan saksi ahli, dan Jaksa dan mengkaitkannya dengan SEMA No. 4 tahun 2016, dan Jaksa melakukan penghitungan ini sesuai dengan kewenangan nya yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004.]]>
